Artikel tentang Perubahan Iklim dari Ibu Corinne Breuzé, Duta Besar Perancis, dan Duta Besar Peru, Bapak Roberto Seminario [fr]


Kunjungan Ibu ‪Corinne Breuzé‬ ke kantor redaksi Harian Kompas, didampingi oleh Dubes Peru, tanggal 12 Mei 2015. - JPEG

Aksi Iklim sebagai Cara untuk Memaksimalkan Pembangunan Ekonomi

Dalam tujuh bulan ke depan, para negara pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) akan berkumpul kembali di Paris. Putaran ke-21 perundingan tahunan yang juga dikenal dengan istilah COP21 ini akan menjadi saat yang menentukan, mengingat ini merupakan batas waktu yang disepakati semua negara di dunia untuk mencapai kesepakatan iklim yang universal dan ambisius, dengan tujuan bertujuan membatasi pemanasan global dari era pra-industri, kurang dari 2 derajat Celsius. Dua derajat merupakan batas kenaikan suhu yang direkomendasikan para ilmuwan dan tidak boleh dilanggar, apabila kita ingin terhindar dari bencana akibat perubahan iklim. Semua negara, termasuk Indonesia telah merasakan dampak buruk perubahan iklim ini. Keadaan ini akan bertambah parah apabila masyarakat internasional gagal mengendalikan pemanasan global, di bawah batas maksimal (dua derajat Celsius).

Sejalan dengan Agenda Aksi Lima-Paris, kami, Duta Besar Peru dan Prancis, sebagai pemimpin-perundingan-iklim saat ini dan mendatang, percaya bahwa pemerintah semua negara harus berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim. Sangat jelas bahwa upaya mengendalikan kenaikan suhu agar tidak melebihi 2 derajat tidak mungkin tercapai tanpa kompromi yang tegas dan kontribusi dari semua pihak. Oleh karena itu, kembali ke tahun 2009, Indonesia mengumumkan target mitigasinya yang ambisius untuk tahun 2020, berdasarkan standar normal. Negara ini menerima pujian atas komitmen yang sedang dalam proses pencapaian, yang menunjukkan adanya kecenderungan yang jelas untuk terus dilanjutkan, yang jangkauannya melampaui periode tahun 2020. Oleh karena itu, kami sangat berharap semua negara menyerahkan rencana kontribusi nasional mereka untuk aksi iklim/INDC (Intended nationally determined contribution), termasuk Indonesia, yang seambisius mungkin. Kami juga menekankan bahwa Peru dan Prancis menganggap Indonesia merupakan sumber inspirasi, mengingat keberhasilannya dalam memimpin COP13 di Bali, tujuh tahun lalu. Dengan mengedepankan sikap yang dilandasi pragmatisme dibanding ideologi, diplomasi Indonesia dari dulu selalu memainkan peran proaktif dalam perundingan iklim, dan membantu menjembatani berbagai sudut pandang berbeda.

Dengan demikian, kami percaya bahwa dengan menetapkan tujuan perubahan perubahan iklim yang terinci, “jalan menuju Paris” harus sepenuhnya menjadi jalan yang menyatukan seluruh upaya dan komitmen bagi pembangunan berkelanjutan, proses-proses yang berkaitan sangat erat. Penting sebagai tambahan bagi kewajiban hukum dan moral demi generasi kita mendatang, transisi menuju ekonomi rendah karbon saat ini merupakan kesempatan luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang dimotori oleh perubahan serta inovasi. Dengan kata lain, upaya melawan perubahan iklim tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan efisiensi energi, transisi rendah karbon dan ekonomi yang tahan terhadap iklim pada akhirnya akan membawa banyak manfaat bagi rakyat, terutama rakyat miskin yang paling menderita oleh efek gangguan iklim. Oleh karena itu, kami memuji pendekatan Indonesia yang mengintegrasikan perubahan iklim dalam program-program pembangunan nasionalnya. Menetapkan target spesifik untuk mengembangkan energi terbarukan, memerangi deforestasi secara serius, peduli akan sumber perikanan yang berkelanjutan serta berkomitmen untuk menghubungkan ‘kota-kota hijau’ merupakan prakarsa positif Indonesia yang harus dibagikan kepada dunia.

Ini hanya beberapa contoh yang menunjukan bahwa bersikap pro-iklim dan pro-lingkungan, dalam arti luas, semangatnya sama dengan bersikap pro-ekonomi dan pro-rakyat miskin. Kami percaya, aspirasi resmi untuk pembangunan dan kemakmuran tidak boleh lagi mengandalkan model konsumsi karbon semata, karena akan menggiring umat manusia menuju bencana. Tantangan bagi pemerintah semua negara saat ini adalah mewujudkan ekonomi rendah karbon, konsisten dengan prinsip umum, namun dengan tanggung jawab yang berbeda, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, mengingat keadaan setiap negara yang berbeda-beda.

Kami optimistik bahwa naskah kesepakatan yang disetujui di Paris pada akhir tahun ini akan membangun momentum percepatan transformasi ini, melalui kompromi yang seimbang, ambisius, berkemanjutan dan universal, yang hanya akan menjadi mungkin apabila ada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.
JPEG PNG

GIF
JPEG

Diterbitkan pada 11/06/2015

Kembali ke atas