Kerjasama Perancis – Indonesia di bidang transportasi perkotaan [fr]

Di tahun-tahun terakhir ini, Indonesia mencapai pertumbuhan tahunan kurang lebih 6%, yang didukung oleh konsumsi domestik, surplus neraca perdagangan dan investasi asing dalam jumlah yang besar.


Namun demikian laju pembangunan tetap di bawah tingkat potensialnya : Untuk periode tahun 2013 – 2018, IMF menetapkan potensi pertumbuhan Indonesia antara 5 dan 6% dan menunjuk kelemahan investasi, terutama di bidang infrastruktur, sebagai penyebab utama perlambatan ini. Keterlambatan yang signifikan sudah terjadi sejak Indonesia mengalami krisis di tahun 1997 – 1998 (jumlah investasi turun dari 7% menjadi 3% terhadap PDB antara tahun 1998 dan 2007). Kurangnya tingkat investasi tersebut terlihat dari memburuknya sarana dan prasarana, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, terutama dalam sektor angkutan, listrik dan air bersih.

Dalam usahanya untuk mengejar ketinggalan di bidang infrastruktur, pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia telah menyetujui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia periode 2011 -2025 yang disingkat MP3EI. MP3EI merencanakan investasi sebesar 360 juta USD untuk periode 2014 – 2019, yang 45% di antaranya diperuntukkan bagi infrastruktur dasar (jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, produksi energi). Pembiayaan proyek-proyek tersebut diharapkan berasal dari kontribusi perusahaan-perusahaan negara (BUMN) dan swasta serta melalui mekanisme kemitraan pemerintah-swasta (PPP / Public Private Partnerhsip). Dalam strategi ini partisipasi negara dibatasi pada 10%.

Secara bersamaan, sejak tahun 2009 Indonesia berkomitmen mengembangkan ekonomi dengan tingkat emisi gas efek rumah kaca rendah, yang harus dikurangi sekurang-kurangnya 40% pada tahun 2020, dengan bantuan dana internasional.

Pengembangan angkutan perkotaan merupakan salah satu tantangan utama yang ingin dijawab Pemerintah Indonesia dalam rangka strategi tersebut.

Pesatnya pembangunan kota Jakarta dan kota-kota besar di daerah (Bandung, Surabaya, Medan dll.) diiringi oleh krisis angkutan massa. Persoalan ini telah menjadikan sarana transportasi kereta api perkotaan dan ‘suburban’ semakin relevan. Jaringan kereta api yang sudah ada memungkinkan pengembangan infrastruktur angkutan masal yang berkualitas, di kota-kota yang mengalami kemacetan yang semakin parah dan tingkat polusi yang semakin tinggi. Dengan munculnya berbagai proyek angkutan umum perkotaan, muncul pula beragam gagasan proyek di tingkat pemerintah daerah, yang menerapkan teknologi yang berbeda-beda, baik MRT (Mass Rapid Transit) atau LRT (Light Rail Transit), BRT (Bus Rapid Transit, bus dengan koridor khusus), monorel atau trem (Cable Car), dengan biaya miliaran USD. Namun pelaksanaan berbagai gagasan tersebut dalam bentuk investasi nyata berbenturan dengan kerangka kelembagaan dan organisasi yang masih sulit menawarkan skema pendanaan yang menarik dan inovatif, terutama bagi sektor swasta.

AFD, bekerja sama dengan Pemerintah Perancis melalui instrumen pembiayaan proyek pembangunan bagi negara kekuatan ekonomi baru (RPE), telah merintis satu proyek di bidang transportasi di Indonesia dengan mengabulkan pinjaman sebesar 57 Juta USD (ditandatangani pada 4 Juni 2013) untuk modernisasi dan elektrifikasi infrastruktur dan sistem angkutan kereta api kota Bandung.

Nilai keseluruhan proyek yang dianggarkan oleh Bappenas ini mencapai 175 juta USD. Dari jumlah tersebut, 157 juta USD berasal dari pembiayaan luar negeri (Pemerintah Perancis / RPE dan AFD) dan 18 juta USD dari pembiayaan Indonesia yang berasal dari APBN. AFD mendanai rekayasa dan konstruksi jalur KA layang (elevated track) sepanjang 4,1 km yang akan dapat mengurangi jumlah lintasan kereta api di tengah pusat kota sedangkan instrumen RPE mendanai modernisasi jalur KA sepanjang 42 km.

Secara bersamaan, selain proyek perintis tersebut, Perancis juga bermaksud menyelenggarakan serangkaian kegiatan bantuan teknis dan kajian yang bertujuan untuk memperluas jangkauan kegiatannya di bidang angkutan perkotaan serta mendiversifikasi penawaran bantuan dengan mempertimbangkan berbagai kesulitan dan kendala yang sudah teridentifikasi di bidang ini.

Dalam konteks ini, dua seminar akan diselenggarakan, yang pertama pada hari Senin 23 Juni atas prakarsa AFD / UBIFRANCE bertajuk "Mengembangkan solusi angkutan perkotaan : tantangan pembiayaan dan integrasi jaringan" yang akan menjadi ajang promosi pengalaman, penawaran, dan keahlian Perancis, kepada para mitra Indonesia di bidang-bidang berikut ini :

  • Pembiayaan
  • Teknologi dan keahlian
  • Skema kemitraan kelembagaan (Otoritas penyelenggara angkutan, peran sektor swasta, dll.)
  • Mekanisme kemitraan dalam pembiayaan (Public Private Partnership / PPP dengan internalisasi pemberdayaan lahan, dll.)
  • Skema kemitraan organisasi (operator swasta di bawah kontrak manajemen pelayanan masyarakat, dll…)


Sejumlah perusahaan Perancis yang bergerak di bidang angkutan kereta api dan angkutan perkotaan diundang oleh UBIFRANCE untuk turut serta dalam seminar ini.

Seminar kedua akan diselenggarakan pada hari Selasa 24 Juni oleh Institut Perancis Indonesia (IFI), bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), yang bertajuk "International Workshop on Sustainable Urban Transportation in Developping Countries". Lima belas orang pakar, lima di antaranya dari Perancis, dari kalangan akademisi, lembaga penelitian dan dinas teknis kantor pemerintah daerah akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang inovasi di bidang angkutan dan infrastruktur, serta mempelajari bagaimana kebijakan perkotaan dapat diimplementasikan oleh pihak pemerintah daerah. Ini merupakan bengkel kerja pertama untuk kerja sama jangka panjang mulai Dari riset hingga penerapannya, kegiatan ini merupakan lokakarya pertama dalam kerja sama jangka panjang antara pihak akademisi dan pihak pemerintah daerah, dan untuk meletakkan dasar-dasar penelitian bersama Perancis-Indonesia.

GIF

UBIFRANCE : Badan Perancis untuk Pengembangan Internasional Perusahaan-Perusahaan ini adalah lembaga pemerintah di bidang industri dan perdagangan. UBIFRANCE memiliki jaringan yang terdiri atas 1400 staf multibudaya di seluruh dunia yang mengabdikan diri untuk mendampingi UKM dalam kegiatan ekspor.
GIF
AFD : lembaga pemerintah ini ada di jantung kegiatan kerja sama Perancis. Badan Perancis untuk Pembangunan (AFD) telah berkiprah sejak tujuh puluh tahun lalu untuk memerangi kemiskinan dan mendukung pembangunan di negara-negara Selatan dan Seberang Lautan. Melalui pemberian hibah, pinjaman, jaminan dana , kontrak pembebasan hutang dan pembangunan, lembaga ini mendanai program, proyek dan kajian, serta mendampingi para mitranya dari Selatan dalam meningkatkan kemampuannya.
GIF
IFI : Di bawah kepemimpinan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Institut Français Indonesia (IFI) bertugas melaksanakan kerja sama antara Perancis dan Indonesia baik di bidang pendidikan tinggi, iptek, teknis, bahasa, budaya dan audiovisual.

Diterbitkan pada 24/06/2014

Kembali ke atas