Kunjungan Dirut AFD Bapak Jean-Michel Severino

Agence Française de Développement (AFD) dan Departemen Keuangan menandatangani perjanjian pinjaman sebesar 200 juta dolar AS dalam rangka “Climate Change Program Loan”

Untuk mendukung “Rencana Kerja Nasional Mengatasi Perubahan Iklim” pemerintah Indonesia, Agence Française de Développement (AFD) memberikan pinjaman senilai 200 juta dolar AS. Penandatangan perjanjian pinjaman dilaksanakan pada tanggal 25 November 2008 oleh Bapak Jean-Michel Severino, Presiden Direktur AFD, dan Bapak Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, disaksikan oleh Bapak Jean-Yves Roux, Wakil Duta Besar, Kedutaan Besar Perancis.

JPEG

Pinjaman ini, yang akan diberikan dalam bentuk bantuan anggaran, bertujuan untuk mendukung rencana kerja Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan membantu implementasi target dan tindakan yang sudah disepakati dalam bentuk “Policy Matrix” selama tiga tahun (direvisi setiap tahun). Target “Policy Matrix” terpilah menjadi tiga bagian utama: mitigasi, adaptasi dan masalah lintas sektor. Untuk program ini, AFD menjadi partner Japan International Cooperation Agency (JICA) yang sudah memberi pinjaman sebesar 300 juta dolar ke pemerintah Indonesia.

Selain itu, AFD akan mendanai, dalam bentuk hibah, bantuan teknis bertarget untuk Departemen Perindustrian terkait efisiensi energi di industri semen dan baja dan untuk Departemen Kehutanan, studi kelayakan pasar green carbon berskala kecil dan metodologi perencanaan tata ruang. Seorang ahli kehutanan, didanai oleh AFD, akan menjadi bagian dari tim pemantau yang akan mengawasi perkembangan “Policy Matrix”.

* AFD Group in Indonesia

* AFD Group in emerging countries

* AFD and the CCPL Indonesia


Strategi untuk Memerangi Perubahan Iklim

Kita tidak boleh lagi mempersoalkan realita perubahan iklim dan akibat-akibat dramatisnya. Kita semakin menyadari, bertambah banyak bukti menunjukkan bahwa model energi yang mengasumsikan sumber tak terbatas dan mengabaikan hal-hal di luar lingkungan hidup global tidak dapat dipertahankan lagi. Di seluruh dunia, kesadaran akan perlunya mengurangi jejak ekologis akhirnya muncul.

Meskipun kesadaran semakin tumbuh, masyarakat internasional masih memikirkan dasar pijakan yang sama dan tindakan terpadu. Formula untuk memproduksi dan melindungi “barang publik global” seperti iklim masih harus dicari. Walaupun demikian, kita dapat berasumsi bahwa bahan ramuannya mencakup solusi teknis, pendanaan yang disesuaikan, dan sejumlah tindakan kolektif di tingkat global. Tampak jelas pula bahwa untuk mencapai kesuksesan, ketiga persyaratan awal tersebut harus dipenuhi.

Persyaratan pertama, negara-negara industri harus berusaha menjadi abdi lingkungan teladan, mengingat hal itu merupakan jalan satu-satunya yang dapat ditempuh demi meyakinkan negara-negara lain untuk bergabung dalam upaya tersebut. Sehubungan dengan hal itu, “Paket Aksi Iklim dan Energi yang Dapat Diperbaharui atau Climat Action and Renewable Energi Package” dari Uni Eropa serta komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekurang-kurangnya 20% sebelum tahun 2020 merupakan berita yang amat baik.

Persyaratan kedua adalah menempatkan negara-negara berkembang sebagai bagian dari solusi apa pun yang diterapkan. Sejak Cina menyusul Amerika Serikat menjadi penghasil emisi terbesar gas rumah kaca, semua prakarsa global harus mengintegrasikan hal itu sepenuhnya, bersama-sama dengan India, Brazil, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Meskipun negara-negara tersebut mempunyai hak yang sah atas pembangunan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, mereka harus dapat lebih menahan diri dalam penggunaan karbon, dibandingkan dengan negara-negara Barat.

Yang ketiga adalah tidak memfokuskan perhatian kita secara khusus pada kekuatan ekonomi yang tengah berkembang. Pada tahun 2050, penduduk Afrika akan bertambah lebih dari dua kali lipat, standar hidup mereka akan meningkat dan kondisi seperti ini akan berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi karbon di seluruh benua tersebut. Selain itu, negara-negara berkembang merupakan salah satu potensi terbesar sekuestrasi karbon biologis. Sekarang saat yang tepat untuk mendorong negara-negara tersebut menerapkan metode produksi dan konsumsi energi yang lebih bersih.

Pada prakteknya, begitu ketiga persaratan di atas terpenuhi, mekanisme tindakan kolektif apa saja yang tersedia untuk mitigasi resiko perubahan iklim?

Langkah nyata yang dapat ditempuh adalah dengan mendukung kebijakan publik tentang efesiensi energi di negara-negara non-OECD dan dengan menggalakkan penggunaan energi yang dapat diperbaharui. Mobilisasi isu global di tingkat lokal ini akan tergantung pada kemampuan untuk memfokuskan kembali perhatian kita pada perundingan strategi energi jangka panjang dan juga manfaat bersama di tingkat lokal seperti ketahanan energi atau pengurangan polusi. Bantuan pembangunan yang dapat mendukung kebijakan publik dalam jangka panjang akan memegang peranan kunci.

Harap diingat, agar penggunaan model energi baru tersebut menyebar luas, dibutuhkan transfer teknologi secara besar-besaran. Supaya menimbulkan efek di tingkat global, teknologi-teknologi pendahulu yang ada (energi matahari yang murah, penangkapan dan penyimpanan karbon ) dan strategi pengawasan permintaan harus tersedia dimana-mana. Meskipun kesepakatan yang mendukung transfer tersebut telah ditandatangani pada KTT Bali, insentif untuk mendorong terciptanya teknologi seperti itu dan penggunaannya oleh seluruh pemain terkait masih harus dicari.

Akhirnya, insentif ekonomi akan menjadi instrumen untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Di saat dunia semakin memprihatinkan masalah perlindungan barang publik global, pemikiran mengenai berbagai kemungkinan pilihan pembiayaan yang ada saat ini hanya dapat menawarkan sebagian jawaban. Perlindungan iklim membutuhkan sumber-sumber yang stabil, dapat diperkirakan, dan berkesinambungan. Untuk memelihara “paru-paru dunia” (hutan Amazon dan Indonesia serta lembah sungai Congo) dan mengubah pembagian tanggungjawab pemeliharaan menjadi suatu tindakan praktis, harus ditemukan cara untuk memberi kompensasi bagi upaya perlindungan lingkungan hidup. Skema kompensasi yang ada saat ini di tingkat lokal, yang memberikan imbalan bagi jasa-jasa ekologi yang diberikan, dapat ditingkatkan. Dengan merancang sistem konmpensasi bagi upaya “pencegahan perusakan hutan”, negara-negara yang berkepentingan akan mendapatkan keuntungan dari nilai kekayaan alam mereka. Hanya dengan menggunakan mekanisme seperti ini lah dapat ditunjukkan bahwa kita memprioritaskan masa depan.

Terdapat banyak solusi praktis yang dapat kita terapkan untuk melindungi iklim. Bantuan pembangunan yang mendukung transfer teknologi mendasar, mempermudah pembiayaan dan yang menjadi alat aksi kolektif, dapat berfungsi sebagai salah satu kendaraan penting dalam ‘formula’ yang baik tersebut. Kondisi lingkungan tidak akan membaik tanpa pertumbuhan dan pertumbuhan berkesinambungan tidak akan terjadi tanpa perubahan radikal di lapisan bawah paradigma lingkungan hidup.

Jean-Michel SEVERINO

Indonesia telah memutuskan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan nasional untuk memerangi perubahan iklim. Kebijakan tersebut mencakup isu global (mitigasi, adaptasi, aspek-aspek lintas sektor), dan juga isu-isu sektoral (penggunaan lahan, perubahan tataguna lahan dan hutan, energi, pengelolaan air dan pertanian).

Guna mendukung prakarsa Indonesia, Jepang (melalui JICA) dan Perancis (melalui Agence Française de Développement) bersama-sama mendanai Pinjaman Program Perubahan Iklim ‘Climate Change Program Loan/CCPL’ (500 juta dolar).

Jean-Michel SEVERINO, Presiden Direktur Agence Française de Développement, akan berada di Jakarta pada tanggal 25 dan 26 November dalam rangka penandatanganan kesepakatan CCPL.

Diterbitkan pada 21/07/2009

Kembali ke atas