Perayaan Hari Hak Perempuan Sedunia (8 Maret 2014)

Jakarta, 7 Maret 2014

Invest in women !

Oleh Y.M. Ibu Corinne Breuzé (Duta Besar Perancis untuk Indonesia)

Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari Sabtu tanggal 8 Maret ini dirayakan sebagai Hari Perempuan Sedunia. Tanggal tersebut setiap tahunnya dapat menarik opini internasional terkait dengan kondisi perempuan di dunia. Sebagai Duta Besar Perancis untuk Indonesia, terlebih lagi sebagai seorang perempuan, saya amat peduli permasalahan tersebut.

Apabila kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan dijamin di banyak negara, termasuk dalam Undang Undang Dasar Indonesia, kaum perempuan terlambat memperolehnya. Di Perancis, mereka baru dapat menikmati hak pilih pada tahun 1944. Bahkan hingga saat ini kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan masih terus harus dilindungi, terlihat dari perdebatan sengit yang terjadi sebelum status baru kaum perempuan di Tunisia disetujui. Pada Hari Perempuan Sedunia ini, Indonesia tak luput dari evaluasi. Di negara muslim terbesar di dunia ini, status dan kondisi perempuan merupakan simbol yang kuat.

Pada bulan Februari 2009 Hilary Clinton menyatakan di Jakarta, di depan para akademisi, wartawan dan aktivis hak perempuan, “Apabila Anda ingin tahu apakah Islam, demokrasi, modernitas dan hak-hak perempuan dapat hadir berdampingan, datanglah ke Indonesia". Selang lima tahun kemudian, pernyataan itu tampaknya masih relevan, meskipun Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang sama, seperti negara-negara lainnya di dunia. Seperti juga Perancis, Indonesia dapat meraih kemajuan yang lebih besar.

Peningkatan peran perempuan dalam politik serta akses mereka terhadap jabatan tertinggi harus terus diperjuangkan. Indonesia harus bangga karena menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mempunyai presiden perempuan, sementara negara-negara besar penganut demokrasi seperti Amerika Serikat, Rusia ataupun Perancis belum pernah memilikinya. Sebanyak 18% anggota parlemen Indonesia adalah perempuan. Angka tersebut diperkirakan masih akan terus meningkat pada pemilu mendatang, sesuai dengan target 30% yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi internasional. Konon, Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan yang prestasinya diakui di tingkat internasional. Adalah penting dan perlu bagi kaum perempuan untuk ikut serta di baris terdepan panggung politik. Berdasarkan pengalaman, dapat saya tegaskan bahwa sifat perdebatan politik mengalami perubahan, dialog menjadi lebih luas dan lebih hidup, dan semakin banyak solusi yang dapat dipertimbangkan.

Kaum perempuan juga harus membuka diri terhadap peluang-peluang ekonomi yang sering kali luput dari mereka. Di Indonesia, baru 5% tampuk pemimpin perusahaan dan 6% dewan komisaris diduduki perempuan. Secara umum, dari 118 juta pegawai di Indonesia 45 juta orang adalah perempuan, jadi persentasinya baru 38%. Ketimpangan ini merupakan hambatan serius bagi pemberdayaan perempuan. Bagaimana perempuan dapat menggunakan hak-haknya apabila tidak punya akses terhadap sumber daya ekonomi? Menurut PBB, kerugian yang timbul setiap tahunnya yang diakibatkan oleh hambatan yang dihadapi perempuan di bursa kerja di negara-negara Asia-Pasifik mencapai 89 miliar dolar. Diperkirakan kerugian PDB yang timbul akibat ketidaksetaraan gender mencapai 9% di Amerika Serikat dan 13% di Eropa. Dari hasil pengamatan terhadap 135 negara, semakin tinggi kesetaraan gender di sebuah negara maka secara sistematis semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi dan produktivitasnya.

Hal paling utama adalah menjamin hak-hak perempuan di manapun dan kapan pun, serta menjamin integritas fisik dan moral mereka dengan mematuhi hukum dan konvensi internasional. Pemerintah Indonesia telah membuat banyak kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan termasuk dengan menyetujui sebuah “kebijakan nasional toleransi nol” terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat sipil Indonesia dan LSM-LSM yang memperjuangkan kesetaraan gender sangatlah aktif. Naskah peraturan-peraturan yang diskriminatif, terutama di tingkat daerah, harus direvisi agar hak-hak perempuan terlindungi dengan efektif. Dengan begitu, demokrasi di Indonesia akan semakin kuat, demi kepentingan yang lebih besar. Perlindungan perempuan juga diperoleh melalui perbaikan akses terhadap pendidikan. Para remaja putri yang menyelesaikan pendidikan menengah mereka akan lebih terlindungi dari berbagai ancaman dan risiko.

Saat ini Indonesia menjadi sorotan sebagian besar masyarakat internasional, dan pada tanggal 8 Maret ini, perhatian tersebut akan fokus pada kaum perempuan Indonesia. Untuk menjadi kekuatan ekonomi ketujuh di dunia pada tahun 2030, yang merupakan ambisi indonesia, saya berani mengatakan bahwa ambisi itu akan tercapai apabila sektor ekonomi Indonesia mampu memanfaatkan semua kompetensi dan bakat yang tersedia. Maka dari itu jangan tunda lagi, invest in women !

Untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia, staf perempuan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta berkumpul mengelilingi Duta Besar, Ibu Corinne Breuzé, pada tanggal 7 Maret 2014. - JPEG

Diterbitkan pada 27/01/2015

Kembali ke atas