Peringatan Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia dan Eropa Ke-9 (10 Oktober 2011)

Tahun 2011 menandai peringatan ke-30 tahun penghapusan hukuman mati di Perancis. Sejak tahun 1981, Perancis terus bertekad tanpa kenal lelah untuk menghapus hukuman mati di muka bumi.

Prinsip ini, pada tahun 2007, termaktub dalam Konstitusi Perancis yang menyatakan bahwa tak seorang pun dapat dijatuhi hukuman mati. Hukum Perancis juga melarang pengiriman siapa pun ke suatu negara yang mungkin akan menjatuhinya dengan hukuman mati.

Penghapusan hukuman mati dalam hukum Perancis

Didorong oleh komitmen pribadi dan pidato Menteri Hukum Perancis pada saat itu, Bapak Robert Badinter, pada Sidang Nasional Perancis, UU tanggal 9 Oktober 1981 menghapus hukuman mati di Perancis. Undang-undang tersebut semakin memantapkan perlawanan Perancis terhadap hukuman mati yang dimulai sejak lama, demi menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Sebagai konsekuensinya, Perancis telah menandatangani atau meratifikasi semua komitmen internasional yang terkait dengan penghapusan hukuman mati, baik dalam lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di lingkungan Dewan Eropa.

Dengan demikian, Perancis telah meratifikasi konvensi-konvensi berikut ini :

  • Konvensi Eropa tentang perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diratifikasi Perancis pada tanggal 3 Mei 1974, yang melindungi hak hidup setiap manusia (pasal 2). Namun demikian, dalam perkara tertentu, konvensi tersebut memperbolehkan pelaksanaan hukuman mati yang telah diputuskan oleh pengadilan, jika memang hukum menetapkan dijatuhkannya hukuman mati, atas tindak pidana tersebut.
  • Protokol tambahan No. 13 Konvensi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar (2002). Protokol tersebut diberlakukan di Perancis sejak tanggal 1 Februari 2008, yang mengatur penghapusan hukuman mati dalam situasi apa pun, termasuk di masa perang atau saat negara berada di bawah ancaman perang. Tujuannya adalah untuk "mengambil langkah akhir, guna menghapuskan hukuman mati dalam situasi apa pun".

Aksi internasional Perancis

Komitmen Perancis untuk menghapus hukuman mati sudah bulat dan tak akan berhenti. Pertarungan ini merupakan salah satu prioritas Perancis di bidang hak asasi manusia, di tingkat internasional. Hal itu pun merupakan poros prioritas aksi bersama Uni Eropa.

Uni Eropa dan Perancis menganggap hukuman mati sebagai perlakuan kejam dan tidak berperikemanusiaan. Penghapusan hukuman tersebut merupakan kontribusi terhadap perlindungan hak hidup. Tidak ada sistem hukum yang kebal terhadap kesalahan yudisial, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan tidak dapat diperbaiki. Akhirnya, hukuman mati sama sekali tidak membantu perang melawan kejahatan. Hukuman tersebut tidak berguna mencegah kejahatan dan malah merupakan tanda kegagalan hukum.

Di lingkup Uni Eropa :

Penghapusan hukuman mati merupakan prasyarat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Setiap negara yang mencalonkan diri untuk bergabung dengan Uni Eropa, telah mendukung berbagai aturan Eropa yang melarang hukuman mati.

Piagam Hak-Hak Fundamental, yang ditandatangani di Nice, pada bulan Desember 2000, dalam pasal duanya, melarang hukuman mati maupun ekstradisi seseorang menuju negara yang mungkin akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Pada tahun 1998, Uni Eropa telah meratifikasi pedoman mengenai hukuman mati yang bertujuan mengoordinasi aksi anggota-anggota Uni Eropa yang terkait dengan tema tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas Uni Eropa, di bidang Hak Asasi Manusia. Uni Eropa secara berkala mengadakan kampanye kesadaran dunia untuk meyakinkan negara-negara akan pentingnya menghapuskan hukuman mati yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan.

Akhirnya, Perancis dan Uni Eropa mendukung para pejuang militan hak asasi manusia untuk menghapuskan hukuman mati.

Dalam lingkup multilateral :

Melalui musyawarah erat dengan para mitra Eropanya, Perancis berupaya menghapus hukuman mati di seluruh dunia, di berbagai forum internasional yang relevan, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perancis juga gigih memperjuangkan agar hukuman mati dilarang dalam vonis yang diputuskan oleh yuridiksi pengadilan pidana internasional.

Uni Eropa dan Perancis memprakarsai resolusi-resolusi yang disahkan pada tahun 2007, 2008 dan 2010 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyerukan moratorium universal tentang pelaksanaan hukuman mati. Pada tahun 2010, 107 negara telah menyetujui resolusi tersebut.


Diterbitkan pada 11/10/2011

Kembali ke atas